Program Pembangunan Daerah
Berdasarkan pengalaman Pembangunan Daerah selama ini, maka program pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan yang strategik bagi daerah pada dasarnya dapat dibedakan atas program-program sebagai berikut :
Berdasarkan pengalaman Pembangunan Daerah selama ini, maka program pembangunan, pertumbuhan dan pemerataan yang strategik bagi daerah pada dasarnya dapat dibedakan atas program-program sebagai berikut :
(1) Pembangunan Agribisnis-Agroindustri. Pada umumnya basis ekonomi daerah
(kabupaten/kota) adalah pertanian. Pendekatan sistem agribisnis-agroindustri
dimaksudkan sebagai upaya transformasi pertanian tradisional/subsisten menjadi
modern/komersial. Pengembangan sistem pertanian modern tersebut dilakukan
melalui peningkatan kinerja usahatani, pengintegrasian vertikal dalam suatu
sistem komoditas (commodity system)
guna peningkatan nilai tambah (value
added), serta pengembangan sistem
agribisnis wilayah, khususnya wilayah kota/kabupaten.
(2)
Pengembangan Masyarakat dan Kelembagaan
Pembangunan. Dalam pembangunan
daerah khususnya pembangunan lokal, peran serta masyarakat dalam pembangunan
adalah sebagai modal sosial (social
capital) dalam rangka mencapai masyarakat madani (civil society). Berbagai kegiatan pembangunan selama ini dipandang
kurang efektif dan inefisien karena tidak ditunjang oleh kelembagaan
pembangunan yang baik. Dibutuhkan kelembagaan pembangunan yang tangguh,
khususnya kelembagaan keuangan agar pembangunan dapat berjalan lancar.
(3)
Pengembangan Kewirausahaan Daerah. Pembangunan kewirausahaan dapat menjadi
ujung tombak bagi pembangunan ekonomi lokal. Wirausaha yang inovatif dan
kreatif akan menjadi motor penggerak dan aset utama bagi pembangunan daerah.
Hampir di setiap daerah/kabupaten bisnis yang berkembang adalah usaha kecil,
industri kecil dan sektor informal. Dengan demikian pengembangan usaha ini
dapat menjadi andalan pengembangan daerah.
(4)
Pembangunan Kebutuhan Dasar Manusia. Pengadaan dan Pembangunan Kebutuhan Dasar
Manusia selain merupakan hak-hak asasi juga mencakup kebutuhan akan fasilitas
pendidikan, kesehatan, agama dan sosial yang merata dalam tataruang daerah baik
yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat sendiri. Pengembangan
Kebutuhan Dasar Manusia bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang
dapat dicirikan oleh kualitas hidup fisik yang baik (physical quality of life).
(5)
Manajemen Keuangan dan Investasi Daerah. Percepatan kegiatan-kegiatan pembangunan
di daerah memerlukan kehandalan para perencana pembangunan daerah dalam bidang
penganggaran dan pengembangan investasi. Kedua hal ini semakin bertambah
penting dalam era otonomi daerah sekarang ini. Kebijakan ini tidak sekedar
untuk meningkatkan pendapatan (revenues)
asli daerah melalui pajak dan retribusi, yang sampai batas tertentu justru
dapat bersifat disinsentif terhadap pengusaha, namun juga untuk menarik para
investor dan mendorong berkembangnya sektor basis (unggulan). Trade off ini perlu dipahami baik oleh
para perencana, agar kebijakan pembangunan daerah dapat disusun secara optimal,
maupun oleh para manajer profesional, sehingga "sinyal" yang terlihat
dari implementasi kebijakan pemerintah dan dari pasar dapat diantisipasi secara
tepat.
(6)
Pembangunan Ekonomi Lokal dan Regional merupakan kegiatan Pembangunan Daerah yang
diarahkan pada peningkatan dan pemanfaatan unsur-unsur “endogenous”
(unsur-unsur lokal – yang mencakup sumberdaya manusia, sumberdaya alam, serta
kondisi sosial, budaya dan ekonomi)
dalam Pembangunan Daerah guna menciptakan kesempatan kerja dan bisnis baru
di daerah, namun tetap dalam koridor pembangunan tingkat provinsi dan
nasional.
(7)
Pengembangan Tataruang Partisipatif merupakan program pengembangan tataruang
suatu kota/kabupaten dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan
melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Pengembangan
tataruang dalam hal ini tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi lokasi,
tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, keamanan, kenyamanan, keindahan dan
keserasian lingkungan.
Program Studi Manajemen Pembangunan Daerah (PS
MPD) membekali setiap peserta dengan tujuh pokok
program pembangunan tersebut di atas. Penekanan pada matakuliah-matakuliah
pokok tersebut menjadi ciri khas dari MPD, yang tidak ditemukan pada
program-program studi yang ekivalen di tempat lain, dan mencerminkan sifatnya
yang lebih berorientasi pada problem
solving tanpa mengenyampingkan pentingnya kerangka teoretis. Penguatan
terhadap kerangka teoretis dilakukan melalui empat matakuliah penyamaan
persepsi (matrikulasi), dua matakuliah metode dan alat analisis, lima
matakuliah fungsi manajemen, dan tiga matakuliah penunjang